G 30S PKI, Selubung Hitam Kebohongan Sejarah


G 30S PKI, Selubung Hitam Kebohongan Sejarah

98b5b97d6486898638c43c13256a578b_343x265-images-stories-2011-april-movies__music-film_g_30s_pki-mikir-penumpasan-pki-g-30-s-oke
G 30S PKI tetap menjadi kontroversi. Dan, hingga kini masih menjadi selubung hitam yang menyisakan tanda tanya atas fakta-faktanya…
INDONESIA pernah diguncang tragedi yang sangat memilukan sejarah dan catatan perjalanan bangsa. Para Jenderal dan Petinggi Angkatan Darat saat itu dibunuh secara sadis dan tidak berperikemanusiaan. Dan, semua itu terekam dalam film G 30S PKI yang menuai kontroversi. Dalam film tersebut, betapa pembelokan sejarah terjadi demi kekuasaan.
Hingga akhir kekuasaan rezim Soeharto semua orang percaya bahwa semua itu adalah perbuatan yang diotaki oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Dan di pelajaran sejarah pun dicatatkan kronologi menurut kepentingan penguasa saat itu. Namun, ketika orde reformasi dan tumbangnya rezim orde baru sepeninggal Soeharto, dimana kebebasan berbicara terbuka lebar, mulailah terkuak satu persatu kejanggalan skenario sejarah yang selama ini dicatatkan.

Dalam buku Sejarah SMP kelas 3 kurikulum 1994 ditulis bahwa PKI yang menjadi dalang peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dimana peristiwa itu mengingatkan kita bahwa PKI selalu berusaha mencari kesempatan untuk melakukan kudeta (perebutan kekuasaan).
Disebutkan bahwa Aidit menugaskan Kamaruzaman alias Syam sebagai Ketua Biro Khusus PKI untuk merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. Kemudian biro ini melakukan pembinaan terhadap perwira-perwira ABRI, diantaranya adalah Brigjen Supardjo dan Letkol Untung dari TNI AD, Kolonel Sunardi dari TNI AL dan Letkol Anwas dari Kepolisian.
PKI menyadari bahhwa hambatan untuk mencapai tujuannya adalah TNI AD. Oleh karena itu, pada tanggal 30 September 1965 sebelum subuh tanggal 1 Oktober 1965 upaya penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira tinggi TNI AD dilancarkan.
Di buku tersebut juga dipaparkan bahwa penumpasan pemberontakan G30S/PKI dilakukan oleh ABRI dan rakyat yang setia kepada Pancasila. Mayjen Soeharto sebagai Panglima Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat) mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kembali keadaan.
Tapi, tak bisa disangkal. Kebutuhan akan rekonstruksi sejarah begitu terasa berkenaan dengan tumbuhnya kebingungan masyarakat awam. Terutama mengenai sejarah G30S/PKI seperti yang telah mencuat melalui media massa. Ironisnya, hampir seluruh informasi baru diekspos oleh media bertolak belakang dengan buku SMP kelas 3 tahun 1994 tersebut.
Pemaparan baru fakta dan opini di balik G30S/PKI itu pada intinya menerangkan dan mengubah peran dan posisi Jendral Soeharto terhadap G30S/PKI. Yakni, sebagai pemberantas yang cekatan dan jitu menjadi terlibat atau tersangka. Tapi, benarkah? Hingga kini masih menjadi ’selubung’ pekat yang sulit terpecahkan.
Nah, mau tahu apa aja fakta-fakta itu?
Pengakuan Kol. A. Latief (gembong PKI) bahwa dua kali ia memberitahukan kepada Soeharto tentang rencana penindakan terhadap sejumlah jenderal. Dalam bahasa laten menghadapkan Dewan Jenderal kepada Presiden.
Namun Soeharto yang pada saat itu menjadi Panglima Kostrad tidak mengambil inisiatif melapor kepada atasannya. Dia diam saja dan hanya manggut-manggut mendengar laporan itu.
Fakta bahwa sebagai perwira tinggi dengan fungsi pemandu di bawah Pangab Jenderal A. Yani, Soeharto tidak termasuk sasaran G30S/PKI. Ini bisa dipertanyakan, mengingat strategisnya posisi Kostrad apabila negara dalam keadaan bahaya. Jika betul Soeharto tidak berada dalam inner circle gerakan, kemungkinan besar ia termasuk dalam daftar korban yang dihabisi di malam tersebut.
Hubungan emosional yang amat dekat antara Soeharto dan para pelaku PKI yakni Untung dan Latief. Sedangkan Sjam termasuk kolega Soeharto di tahun-tahun sesudah Proklamasi.
Menurut penuturan Mayjen (Purn) Mursjid, 30 September malam menjelang 1 Oktober 1965, pasukan Yon 530/Brawijaya berada di sekitar Monas. Padahal tugas panggilan dari Pangkostrad Mayjen Soeharto adalah untuk defile 5 Oktober.
Mayjen (Purn) Suharjo, mantan Pangdam Mulawarman yang sama-sama dalam tahanan dengan Mayor (Purn) Soekardi, eks Wadan Yon 530/Brawijaya, menceritakan bahwa surat perintah dari Pangkostrad kepada DanYon 530 itu dalam rangka penugasan yang disinggung Jenderal Mursjid tadi, ternyata kemudian dibeli oleh Soeharto seharga Rp 20 juta.
Ratna Sari Dewi (mantan istri Bung Karno) pernah menyatakan: Sejak pagi 1 Oktober, Soeharto sudah mempropaganda bahwa pelakunya PKI. Sepertinya dia sudah tahu semua seakan telah direncanakan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ia bisa menguasai Indonesia? Harus diingat sistem komunikasi saat itu belum seperti sekarang.
Teleponnya belum lancar dan tak ada yang punya telepon genggam. Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi pada malam 30 September dan segera bertindak begitu cepat? Kalau memang belum tahu rencana G30S/PKI, ia kemungkinan besar tidak akan bisa melakukannya!
Dari kutipan buku Sejarah SMP kelas 3 tersebut diatas dengan pengakuan Ratna Sari Dewi kita dapat menarik kesimpulan bahwa Soeharto sudah mengetahui akan terjadi gerakan 30 September yang dilakukan PKI.
Hal ini dibuktikan, mengapa begitu cepat dia mengambil keputusan dan mengumumkan ke seluruh rakyat Indonesia melalui RRI. Bahwa, telah terjadi peristiwa penculikan oleh gerakan kontra revolusioner yang menamakan dirinya G30S. Padahal, alat komunikasi pada saat itu belum secanggih sekarangAdapun fakta-fakta lain yang mampu mengungkap kebenaran ini, tidak hanya sebatas fakta internal. Lebih dari itu kebenaran yang mulai terkuak dan amat mengejutkan masyarakat awam adalah ternyata Soeharto juga mempunyai hubungan dengan CIA.
Hal ini terbukti dengan adanya satu kompi batalyon 454 Diponegoro Jawa Tengah dan satu kompi batalyon 530 Brawijaya Jawa Timur, yang secara terselubung digunakan Soeharto sebagai penggerak.
Soeharto disebut-sebut terlibat dalam peristiwa tragis itu. Oleh saksi dan sejumlah pelaku sejarah, serta sejarawan, dikatakan Soeharto mengetahui rencana penculikan para jenderal. Tapi, tidak berusaha mencegahnya. Itulah salah satu titik kontroversi yang dimuat dalam buku 44 Tahun G30S PKI, Antara Fakta dan Rekayasa yang terbit tahun 1999.
Pertama, siapa dalang gerakan 1 Oktober 1965?
Kedua, mengapa Mayjen Soeharto menghalangi Mayjen Pranoto Reksosamodro menghadap Presiden Soekarno untuk didaulat menjadi Men/Pangad, jabatan yang ditinggalkan Letjen Ahmad Yani?
Ketiga, mengapa Soeharto seolah-olah mengulur waktu untuk merebut Gedung RRI dari tangan G30S? Keempat, mengapa penggalian mayat para jenderal baru dilaksanakan pada 4 Oktober 1965, padahal lokasinya sudah diketahui pada 3 Oktober? Kelima, adakah konspirasi antara Letkol Untung Syamsuri (pemimpin lapangan), Kolonel Latief, Sjam Kamaruzzaman, dan Mayjen Soeharto?
Keenam, mengapa Ketua Partai Komunis Indonesia, D.N. Aidit, dibunuh ketika dia tertangkap di Boyolali? Padahal kesaksiannya di pengadilan akan sangat membantu untuk menyingkap tabir G30S yang sebenarnya? Yang menarik pada buku ini adalah pengungkapan pertemuan Kolonel Latief dan Soeharto di RSAD Gatot Soebroto beberapa jam menjelang penculikan para jenderal.
Waktu itu, anak Soeharto yang berusia tiga tahun, Tommy, ketumpahan sup panas dan dilarikan ke rumah sakit itu. Di sana pada sekitar pukul 21.00, Latief menemui Soeharto. Menurut pengakuan Soeharto, dalam wawancara dengan surat kabar Del Spiegel Jerman Barat pada Juni 1970, kedatangan Latief untuk membunuhnya.
Tapi, ia tidak melaksanakannya berhubung kekhawatirannya melakukan ditempat umum, ujar Soeharto. Pengakuan Soeharto itu bertentangan dengan jawaban yang diberikan kepada penulis bernama Brachman pada tahun 1968, yang mengatakan bahwa Kolonel Latief datang untuk menanyakan kesehatan anaknya.
Saya terharu atas keprihatinannya, kata Soeharto (hlm 18). Sementara itu, Latief sendiri mengatakan: Yang sebenarnya, saya pada malam itu disamping memang menengok putranya yang sedang terkena musibah itu, sekaligus saya melaporkan akan diadakannya gerakan pada esok pagi harinya untuk menggagalkan Coup d’Etat dari Dewan Jenderal, dimana beliau sudah tahu sebelumnya. (hlm 20).
Buku ini juga mengungkap kesaksian Boengkoes, yang muncul di media massa setelah Soeharto lengser. Boengkoes adalah seorang sersan mayor, pelaku langsung G30S. Saat gerakan berlangsung ia mendapat tugas menangkap Mayjen MT Haryono. Kesaksian Boengkoes dalam buku ini merupakan kompilasi dari wawancara sejumlah media massa, setelah Boengkoes dibebaskan dari LP Cipinang pada 25 Maret 1999.
Salah satu poin kesaksiannya adalah bahwa para jenderal itu tidak disiksa terlebih dahulu sebelum ditembak. Ini sangat berbeda dengan yang digembar-gemborkan Orde Baru bahwa para jenderal itu digambarkan dalam film disiksa bahkan dikatakan disayat-sayat. Apalagi penis dipotong.
Para jenderal itu dipapah sampai bibir sumur baru kemudian ditembak, ujarnya. Kesaksian Boengkoes kembali dipertegas, dan tidak benar kalau ada pesta dan nyanyi-nyanyi (seperti film tayangan TV). Suasana saat itu benar-benar sepi. katanya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jejak Soeharto : Petualangan Politik Seorang Jenderal Godean September, tahun 1945. Para pemuda Indonesia sibuk melucuti persenjataan Jepang. Ibu Umiyah Dayino, 75 tahun, masih ingat sebuah pemandangan. Soeharto, eks tentara Peta, sering datang ke bilangan Pathook di Yogya. Sebuah kawasan yang kini terkenal sebagai pusat oleh-oleh bakpia ini, sekitar 50 tahun silam, menjadi sarang berkumpul pemuda-pemuda bawah tanah yang disebut Kelompok Pathook. Para pemuda itu berkumpul, berdiskusi, berbagi informasi, merakit senjata, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh partai. Penggerak-penggerak utama geng ini adalah Dayino, Koesomo Soendjojo, dan Denyoto. Semuanya kini sudah almarhum. Umiyah, yang tinggal di Ngabean, Yogya, adalah janda dari Dayino. Dulu, rumah ini memang menjadi rumah kedua markas pemuda Pathook. Markas utama ada di rumah Koesomo Soendjojo, di Kampung Pathook, katanya kepada TEMPO suatu sore. Di situlah Soeharto sering mendengar orang berdiskusi. Memang tak sampai setiap hari, tapi ia bisa saja mampir dua kali seminggu. Ia tiba setiap pukul delapan malam dan dan bertahan sampai pukul tiga pagi. Itu semua dilakukan untuk belajar politik kepada Dayitno dan Soendjojo, yang dekat dengan para politisi sosialis. Adalah Marsoedi, seorang eks tentara Peta, yang memperkenalkan Soeharto kepada kelompok Pathook. Pemuda Pathook itu seperti pemuda Menteng 31 Jakarta. Semua berkumpul di situ, apakah itu PKI atau yang lain, tutur Marsoedi, mengenang. Ibrahim, 76 tahun, mantan anggota Pathook, masih ingat betul bahwa yang sering meladeni makanan atau minuman untuk Soeharto adalah seorang bernama Munir. Ia adalah Ketua Serikat Buruh. Munir kemudian dijatuh hukuman mati oleh Soeharto, padahal mereka pernah sama-sama di Pathook, kata Ibrahim. Jika wartawan menyempatkan diri melacak masa lalu Soeharto di Yogyakarta dan menemukan kembali aktivis-aktivis Kelompok Pathook dulu itu ada alasannya. Sebuah buku berjudul Suharto: A Political Biography karya R.E. Elson, yang baru saja meluncur dalam jumlah terbatas dan berharga jual Rp 400 ribu, menyinggung tentang Kelompok Pathook ini. Boleh disebut di situlah proses pembentukan pemikiran pertama Soeharto. Atau, bisa dikatakan bahwa Pathook adalah sebuah potret kecil bagaimana cara dan gaya Soeharto berkawan. Di Pathook, ia tidak larut dalam pergaulan. Ia mengambil jarak. Ia bukan anggota, tutur Ibrahim. Soeharto lebih banyak diam, tapi agaknya ia secara saksama mengamati kecenderungan karakter dan sikap orang, sehingga ketika tiba suatu masa ia dihadapkan pada sikap memilih mana kawan, mana lawan, ia telah siap. Ia bahkan tega mengorbankan sahabatnya sendiri. Munir, yang punya nama lengkap Mohammad Munir, dieksekusi pada Mei tahun 1985. Marsudi, orang yang membukakan cakrawala politik Soeharto, yang kemudian menjadi perwira intel Soeharto, juga dijebloskan ke penjara selama lima tahun di zaman Orde Baru. Tudingannya? Anggota Partai Komunis Indonesia. Buku ini adalah sebuah hasil penelitian yang disusun secara komprehensif dan hati-hati. Ada beberapa hal yang tetap menjadi pertanyaan: misalnya, sosok misterius Syam Kamaruzaman, yang sesungguhnya adalah anggota Kelompok Pathook. Banyak spekulasi mengatakan, kelak kemudian hari ia menjadi agen ganda dan merupakan kunci utama Peristiwa G30S. Sayang, Elson tidak memberi ruang untuk mengeksplorasi misteri Syam. Ada hal lain yang menarik yang sekilas disentuh Elson, yakni soal penyelundupan Soeharto akhir tahun 1940-an. Ibu Umiyah, misalnya, mendengar sebuah versi cerita bahwa, ketika Soeharto memimpin Brigade X (Wehtkreise III) di Yogyakarta, ia sudah terlibat penyelundupan. Menggunakan bahan-bahan dari WTIR (Wekelijks Territoriaal Inlichtingen Rapport) dan NEFIS (Netherland Forces Intelligence Service), Elson membenarkan dugaan itu. Sayangnya, pemaparannya hanya sekilas. Elson juga menuturkan periode kepanglimaan Soeharto di Semarang tahun 1950-1959 secara selintas. Pada Juli 1957, saat menjadi Panglima Jawa Tengah di Semarang, Soeharto mendirikan YPTE (Yayasan Pembangunan Teritorium Empat). Mereka mendapatkan modal awal sebesar Rp 419,352 dari pajak kopra dan sumbangan Persatuan Pabrik Rokok Kudus. Tahun itu juga, Soejono Hoemardani, staf Soeharto, bekerja sama dengan YPTE mendirikan NV Garam di Salatiga, yang bergerak di bidang transportasi. YPTE mendapatkan sepuluh persen dari keuntungan. Masih pada tahun yang sama, Soejono membeli separuh saham PT Dwi Bakti. Separuh saham lainnya diambil oleh anak angkat Gatot Subroto, yaitu Mohammad Bob Hassan, dan pengusaha Sukaca. Pada akhir tahun 1957, luar biasa, modal YPTE langsung mencapai Rp 18 juta. Pada Agustus 1958, YPTE mendirikan NV Pusat Pembelian Hasil Bumi, perusahaan jual-beli produksi pertanian. Pada tahun 1959, kekayaan YPTE melonjak menjadi Rp 35 jutaan, sehingga YPTE bisa meminjamkan uang sebesar Rp 1 juta rupiah untuk mengembangkan industri kecil di Jawa Tengah. Agustus 1959, YPTE melangkah lebih jauh lagi: menanamkan investasi sebesar Rp 15 juta untuk membeli Pabrik Gula Pakis. Untuk mengatasi kekurangan stok pangan di Jawa Tengah, Soeharto membuat kebijakan mengadakan barter gula dengan beras dari Thailand dan Singapura. Maka, diutuslah agen-agen YPTE bernama Bob Hasan dan Soejono Hoemardani untuk membuat koordinasi tukar-menukar ilegal antara Jawa Tengah dan Singapura. Soal barter inilah yang membawa Soeharto ke hadapan tim pemeriksa Angkatan Darat dengan tuduhan korupsi. Pada April 1957 di Jakarta, diresahkan oleh kabar merebaknya korupsi di lingkungan tentara, A.H. Nasution meng-instruksikan membuat tim investigasi korupsi. Pada 18 Juli 1959, sebuah tim inspeksi dari Jakarta dipimpin Brigadir Jenderal Sungkono tiba di Semarang. Aspek-aspek finansial YPTE diperiksa oleh tim yang diketuai Letnan Kolonel Sumantri. Pada 13 Oktober 1958, Soengkono mengeluarkan pernyataan pers di Semarang tentang kegiatan YPTE. Keuntungan yayasan ini digunakan untuk membeli pompa air, traktor, pupuk para petani di Jawa Tengah, dan untuk membantu para pensiunan ABRI dan kebutuhan sehari-hari keluarga serdadu, misalnya membantu bila ada kematian atau pernikahan atau membeli kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, tim tersebut menyatakan bahwa kasus barter ilegal Soeharto dapat dimaafkan lantaran itu dilakukan untuk kesejahteraan petani dan prajurit. Posisi Elson sendiri tampak sependapat dengan keputusan resmi. Ia menyangsikan bahwa segala uang itu masuk ke kantong pribadi Soeharto, lantaran dari risetnya ia mendapat fakta bahwa kehidupan Soeharto di Semarang sederhana . As far as I am aware, Suharto himself was not directly involved in such maters, and there is no evidence that connects him directly to a share in the profits of these business, (Sepanjang yang saya ketahui, Soeharto tidak terlibat secara langsung dalam kasus itu, dan tak ada fakta yang mendukung bahwa dia mendapatkan bagian keuntungan dari bisnis ini-Red.), demikian ditulis Elson. Elson juga menampik anggapan umum bahwa hubungan bisnis di bawah tangan antara Soeharto dan Liem Sioe Liong terjalin di Semarang karena-menurut Elson-pada saat itu fokus bisnis Liem berganti. Oktober 1956, Liem mendirikan NV Bank Asia, yang kelak akan menjadi Bank Central Asia (BCA). Tahun 1957, Liem telah meninggalkan Kudus dan pindah ke Jakarta. Hubungan erat Soeharto dan Liem-menurut Elson-baru ketika di Jakarta, di awal Orde Baru. Yang menjadi soal, dengan kesimpulan seperti itu adakah Elson telah mewawancarai beberapa saksi hidup saat itu? Wartawan TEMPO menemui Mayor Jenderal (Purnawirawan) Moehono, yang pada waktu itu menjabat sebagai Jaksa Agung Muda yang diutus Nasution untuk mendampingi tim kecil Ibrahim untuk memeriksa Soeharto. Jauh sebelum membentuk Yayasan Teritorial Empat, Soeharto sudah melakukan korupsi, yaitu penjualan mobil-mobil tua, sejumlah mobil yang usianya belum mencapai lima tahun ikut dilegonya, tutur Muhono. Dalam daftar pustaka, misalnya, Elson menggunakan referensi buku Letnan Jenderal Purnawirawan Mochammad Jassin, mantan Panglima Komando Daerah Militer Brawijaya 1967-1970: Saya Tidak Pernah Minta Ampun pada Soeharto. Entah apakah Elson mewawancarai langsung Jassin atau tidak. Sebab, dalam wawancaranya dengan media pada tahun 1998, Jassin mengatakan: Tiga tahun yang lalu saya tanya ke Pak Nas sewaktu dia mengawinkan cucunya, Pak Nas, katanya Soeharto itu pernah jadi penyelundup. Dia bilang, Iya bukan hanya teh, ada cengkih, besi tua, tekstil. Menurut Jassin, sebenarnya Soeharto sudah mau dipecat olek Pak Nas tapi diselamatkan oleh Gatot Soebroto. Menurut Muhono, yang pertama kali melaporkan penyelundupan ini adalah Pranoto Reksosamudra. Itulah sebabnya Soeharto sangat dongkol kepada Pranoto, yang dikenalnya di Pathook itu. Ketika di Semarang, ternyata Pranoto menjadi rival politik Soeharto. Pranoto inilah yang oleh Bung Karno ditunjuk sebagai caretaker keamanan pasca-G30S. Tapi, kemudian, Pranoto ditahan oleh Soeharto selama 15 tahun (dari 16 Februari 1966 sampai 16 Februari 1981). Kepada TEMPO, Umiyah, istri Dayino, menyatakan bagaimana ia ingat saat Pranoto keluar dari penjara. Ketika itu suaminya, Dayino, menemui Pranoto. Kedua sahabat ini berangkulan dan Pranoto berpesan kepada Dayino: No, kowe ojo melu-melu sing kuoso iki, mergo sing kuoso iki iblis (Kamu jangan ikut-ikutan yang berkuasa, karena yang berkuasa ini iblis). Bagian penting lain yang menarik tapi terasa tak memuaskan dahaga pembacanya adalah bab G30S-PKI. Elson tampak bersikap ekstrahati-hati. Ia tidak ingin terjebak dalam teori konspirasi. Ia sama sekali tidak menyentuh kontroversi keterlibatan CIA di balik G30S-PKI atau bahwa Soeharto semacam soldier of fortune yang menjual negara. Bagaimanapun, sikap hati-hati Elson ini memiliki sisi positif karena ia mampu menunjukkan kritik terhadap Kol. Latief. Berdasar bahan-bahan wawancara surat kabar, buku, dan pleidoi Latief, ia menunjukkan beberapa bagian yang tidak konsisten dalam pernyataan Kolonel Latief. Misalnya, pengakuan Latief bahwa semenjak di Brigade X ia menjadi anak buah Soeharto bertentangan dengan pengakuannya yang lain. Kesimpulan Elson, sebetulnya baik Latief maupun Untung sama sekali tidak akrab dengan Soeharto. Bahwa fakta Soeharto pernah menghadiri perkawinan Untung adalah hal yang dilebih-lebihkan. Elson berpendapat Soeharto tidak terlibat dalam peristiwa itu. Tapi dia menangguk untung. Bagi Elson, Soeharto adalah sosok yang sulit diketahui isi hatinya. Di tengah misterinya, Elson menganggap kekuatan utama Soeharto adalah kemampuannya membuat kalkulasi politik. Salah satu prinsip Soeharto: ia tak akan bertindak sebelum sampai ada tanda jelas. Ia sabar, tahan, menunggu momen tepat, meskipun dalam rentang itu korban nyawa berjatuhan. Contohnya adalah pada waktu malam pembunuhan jenderal itu. Mendengar laporan Latief bahwa ada penculikan jenderal, ia tidak bertindak apa-apa. Mungkin ia melihat sebuah kesempatan bagi dia sendiri untuk maju. Demikianlah taktik politik Soeharto. Menurut analisis Elson, Soeharto juga tak suka pada seorang pesaing atau rival. Banyak pengamat menganggap, sesungguhnya dalam praktek politik sehari-hari Soeharto tak ada orang dekat yang betul-betul dipercaya Soeharto. Sebab, jika orang itu mulai menonjol dan dianggapnya keluar dari arahannya, ia akan digencet. Elson menganggap Soeharto tak akan menghancurkan lawan (pesaingnya) apabila dia melihat kesempatan untuk membuat sang lawan berubah menjadi anak buahnya. Bila tak tunduk, ia akan berusaha keras mengisolasi pesaingnya hingga dia tidak akan mendapat dukungan. Sepanjang sejarah, kita lihat Ali Sadikin yang dibuang di masa Orde Baru. Bahkan soal sepele seperti bentuk mata uang pun bisa jadi masalah besar bagi Soeharto. Ketika Jusuf Ronodipuro mengusulkan agar kita memiliki uang kertas bergambar Sukarno, Soeharto tak setuju kalau Soekarno hanya tampil sendirian. Akhirnya, uang pecahan itu diputuskan menampilkan gambar Sukarno-Hatta. Menurut Elson, unsur pembalasan dendam juga menjadi bagian gaya kepemimpinan Soeharto. Seorang sumber TEMPO menceritakan, begitu Sultan Hamengku Buwono IX menjadi wakil presiden, ia ingat betapa Soeharto tampak senang. Kepada sumber TEMPO tersebut, Soeharto mengatakan bahwa kini Raja Jawa-lah yang harus tunduk pada dirinya-petani dari Desa Kemusuk. Dari pernyataan itu, terasa udara dendam kelas. Kelemahan utama dalam kepemimpinan Soeharto adalah dia bukan pemimpin yang memiliki visi. Model kepemimpinannya, menurut Elson, sangat instrumental, sederhana. Langkah-langkah yang diambilnya banyak yang karena kebutuhan konkret dan praktis. Ia seolah pengamal ekstrem pepatah Latin, Carpe Diem: raihlah hari ini. Soeharto tak banyak membaca. Elson pernah mendapat cerita bagaimana seorang lingkaran dalam Istana pernah diam-diam ingin mendidik Soeharto. Setiap pekan, sang sumber ini membawa setumpuk majalah luar negeri, seperti Time, ke ruang kerja Soeharto. Tapi, tiap kali ia datang, tumpukan majalah itu tak tersentuh. Sekali waktu di Yogyakarta, Sukarno menyebut Soeharto sebagai koppig (keras kepala). Sikap koppig ini juga terasa bagi masyarakat di bawah pemerintahannya karena Soeharto begitu defensif apabila ditanya soal bisnis keluarganya. Bahkan, ketika tahun 1990-an model nepotisme yang dia bangun rentan terhadap krisis, ia tetap defensif. Soeharto, menurut Elson, sedari awal selalu membutuhkan sumber-sumber pemasukan off budget (di luar pembukuan) yang tidak melalui pemeriksaan ketat. Ia menciptakan mesin-mesin uang seperti Ibnu Sutowo, yang sepak terjangnya di luar anggaran. Pada waktu itu, semua berjalan lancar karena faktor boom minyak. Semua pelanggaran yang dilakukan seolah terlegitimasi dengan kesuksesan Pertamina membangun apa saja. Penempatan personel militer ke dalam lapisan elite perusahaan sipil juga seolah menjadi absah. Tahun 1967, ia menempatkan Soejono Humardani sebagai dewan utama Bank Windu Kencana milik Liem Sioe Liong. Ia seolah memberi model bagaimana tentara harus memanfaatkan sumber-sumber bisnis untuk membiayai operasinya. Ia juga membiarkan ketika istrinya, Tien Soeharto, mendirikan yayasan-yayasan filantropis yang dananya diperoleh dari perusahaan-perusahaan. Tahun 1966, bersama istri Ibnu Sutowo, Tien Soeharto mendirikan Yayasan Harapan Kita, yang dananya dijatah beberapa persen dari PT Bogasari. Selanjutnya, lingkup yayasannya tambah beragam, dari yayasan agama sampai yang bersifat tradisi seperti Yayasan Mangadek, sebuah yayasan untuk memelihara Istana Mangkunegaran yang pasokan dananya dikoordinasi pengusaha Sukamdani. Soeharto, mengutip istilah Harry Tjan Silalahi, adalah seorang pemimpin petani yang memiliki mentalitas lumbung. Seorang petani sehari-hari penampilannya sederhana, cukup mengenakan kaus, asal lumbungnya penuh. Sosok Soeharto terlihat sederhana, tak suka pesta-pesta. Tapi ia puas lumbung keluarganya, sanak familinya, kroninya terisi untuk tujuh turunan. Mengutip analisis Jenderal Soemitro, Elson menyebut Soeharto memang lemah terhadap keluarganya. Itulah sebabnya kondisi fisiknya semakin merosot setelah kematian istrinya pada 28 April 1996. Padahal, sebelumnya saat kunjungan ke Kazakhstan, kondisi fisiknya masih bagus. Ia dikabarkan masih kuat menunggang kuda lokal yang larinya cepat. Sayang, Elson tak menjelajahi soal kematian Tien Soeharto. Benarkah isu-isu yang tersebar selama ini? Atau ada fakta lain? Tentunya itu menarik diulas. Kematian Ibu Tien karena serangan jantung seperti yang ditulis Elson itu tidak benar, kata Muhono, yang di hari-hari kematian Tien Soeharto mengetahui keadaan dan suasana Cendana. Buku ini memang banyak bertumpu pada banyak pustaka dan riset dalam rangka upaya Elson mencari atau me-nemukan gaya personal kepemimpinan Soeharto. Inilah sebuah gaya yang, celakanya, begitu tertanam dalam birokrasi modern Indonesia. Elson tidak melakukan wawancara dengan Soeharto. Tapi, itu bukan soal. Sebab, Cyndi Adams, yang menyusun biografi Sukarno berdasar wawancara yang dalam dengan pujaan-nya itu, malah membuat bukunya itu mengandung banyak bias emosional. Buku Elson terbilang cukup komprehensif hanya bila pembaca ingin mengetahui garis besar perjalanan politik Soeharto. Tapi, bila pembaca membaca buku ini dengan semangat pembongkaran sesuatu yang baru dalam misteri sosok Soeharto, atau jika ingin mendapat informasi atau data tekstual yang mengejutkan, tampaknya buku ini tak bisa menjadi pilihan. Sebagaimana fitrah profesi penulisnya, buku ini adalah sebuah analisis yang komprehensif tentang petualangan politik Soeharto yang disusun dengan rapi dan teliti tanpa gelora atau keinginan untuk menggebrak.